tribratanews.restapsel.sumut.polri.go.id, PADANG LAWAS UTARA – Di sela gerakan Kapolres Jelajah Huta, Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), Ipda Ilham P Nasution, SH, MH, menggelar cooling system jelang Pilkada di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Jumat (23/08/2024).
Selain cooling system jelang Pilkada, menurut Ipda Ilham, kehadirannya di gerakan Kapolres Tapsel Jelajah Huta adalah untuk menampung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat seputar situasi Kamtibmas, terkhusus di Kabupaten Paluta.
“Sehingga nanti, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung aman, damai, dan kondusif,” ujar Ipda Ilham.
Kepada masyarakat, Ipda Ilham juga menjelaskan bahwa perbedaan pilihan dan pendapat pada proses Pilkada ini, merupakan sebuah keniscayaan. Tapi, meskipun setiap masyarakat berbeda pilihan atau pendapat pada prosesi Pilkada, persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga.
“Meski perbedaan pilhan keniscayaan, namun kita semua harus tetap jaga persatuan dan kesatuan di atas segalanya,” beber Kanit Tipiter.
Masih menjelang Pilkada, Ipda Ilham menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap banyaknya berita atau informasi bernada hoaks, ujaran kebencian, ataupun black campaign. Ia menghimbau, masyarakat tidak asal menyebarkan berbagai berita ataupun informasi dari media sosial.
“Kita harus check and recheck terlebih dahulu, apakah informasi itu valid atau tidak. Jika tidak dan justru merugikan seseorang, maka ini bahaya. Karena bisa berujung ke ranah pidana. Untuk itu, hindari sembarangan share berita. Karena, berita terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” pesannya.
Ipda Ilham juga mengingatkan kepada masyarakat, agar menghindari politik uang. Bilamana nanti ada yang akan menawarkan sejumlah uang untuk memilih pilihan tertentu, masyarakat harus berani menolaknya. Laporkan bila terjadi pelanggaran Pilkada ke Gakkumdu.
Jangan Salahgunakan Kewenangan dan Anggaran Desa
Terakhir, ia meminta para Kepala Desa, agar tidak menyalahgunakan anggaran ataupun kewenangannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Apalagi, demi kepentingan politik jelang Pilkada ini. Karena, nantinya yang merugi adalah Kepala Desa itu sendiri.
“Manfaatkan kewenangan ataupun anggaran Bapak-bapak Kepala Desa, untuk kemaslahatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakatnya. Jangan malah untuk hal-hal di luar itu. Karena, nantinya juga bisa berujung ke perbuatan tindak pidana,” tegasnya mengakhiri.
