tribratanews.restapsel.sumut.polri.go.id, PADANG LAWAS UTARA – Di sela gerakan Kapolres Jelajah Huta, Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), Ipda Ilham P Nasution, SH, MH, menyebut, bahwa tidak ada untungnya, bagi seseorang yang rutin konsumsi narkoba, apapun jenisnya.
“Tidak ada untungnya bagi siapa saja yang konsumsi narkoba, kalaupun ada hanya kenikmatan semu yang justru menjurus kesengsaraan,” ujar Ipda Ilham di sela gerakan Kapolres Tapsel Jelajah Huta di Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Kamis (22/08/2024).
Ipda Ilham melanjut, ketika pemakai narkoba memakai barang haram itu sampai lama, maka belum ada dokter yang dapat menyembuhkan. Artinya, para pecandu narkoba ini tidak ada mendapat keuntungan apapun dari apa yang ia konsumsi.
Malah, kata Ipda Ilham, yang ada hanya kesengsaraan yang berujung pada perbuatan melanggar hukum. Karena, narkoba mengandung zat adiktif yang berbahaya. Oleh karena itu, Presiden RI, Ir Joko Widodo, menyampaikan semua pihak harus melawan narkoba.
“Serta, Bapak Kapolres Tapsel, AKBP Yasir Ahmadi, SIK, MH, juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berjihad melawan narkoba. Untuk itu, kami mohon dukungan ke segenap masyarakat untuk menyukseskan program jihad melawan narkoba ini,” tegasnya.
Judi Buat Melarat
Lebih jauh Ipda Ilham juga singgung soal judi online. Ia menyebut bahwa, dewasa ini, semua orang bisa melihat di berbagai media sosial bertebaran link-link judi online. Link-link ini, bisa jadi arena judi online. Tapi, permainan judi ini, bisa membuat seseorang melarat.
Judi, sebutnya, tidak hanya membuat satu orang yang sengsara. Namun, keluarga juga ikut menanggung akibatnya. Pihaknya mengaku bahwa, Kepolisian juga sedang gencar-gencarnya untuk memberantas judi. Baik itu online atau darat.
“Karena, efek yang timbul akibat judi imi sangat luas,” bebernya.
Minta PPS Bertugas sesuai Tupoksi
Menjelang Pilkada serentak 2024, Ipda Ilham mengingatkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), agar dapat bertugas sesuai tupoksi. Jangan ada petugas PPS yang lakukan perbuatan melanggar hukum yang menjurus ke arah perbuatan pidana.
Ia meminta para PPS untuk bertugas dengan tanggungjawab. PPS juga harus paham, mana yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Jangan sampai, pesan Ipda Ilham, pekerjaan para PPS membawa keburukan bagi diri sendiri.
“Apalagi sampai membawa Bapak Ibu semuanya ke tindak pidana,” terang Kanit Tipiter.
Hindari KDRT
Menyinggung soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kanit Tipiter juga berharap agar masyarakat di tidak ada yang melakukan hal itu. Kalaupun ada, pihaknya berharap kepada Kepala Desa agar penyelesaiannya bisa lewat mediasi terlebih dulu dengan secara kekeluargaan.
“Sehingga masalah KDRT ini tidak melebar kemana-mana,” harapnya.
Untuk kekerasan seksual dari lingkungan orang-orang terdekat, Ipda Ilham menegaskan, bahwa Polres Tapsel tak akan mentolerir hal tersebut. Ia meminta setiap korban atau orangtuanya, melapor ke Polres Tapsel jika mengalami hal demikian.
“Jangan malah menutup-tutupinya. Karena hal ini dapat menyebabkan trauma terhadap anak tersebut,” tutur Kanit Tipiter.
Terkait kekerasan psikis, sambung Ipda Ilham, jika kaum suami melihat istri sedang marah-marah, maka lebih bagus menjadi penyejuk dengan cara diam. Sehingga permasalahan ini tidak melebar ke mana-mana.
“Dan untuk para istri, kalau ingin marah, marahlah dengan cara yang cerdas atau marah pada tempatnya,” pesan Kanit Tipiter.
Jangan Sebarkan Berita Hoaks
Terkait kecanggihan teknologi saat ini, Kanit Tipiter mengaku, sebenarnya, media sosial ini bagus untuk perkembangan seseorang. Karena, siapa saja dapat menerima semua informasi atau kejadian-kejadian di belahan dunia.
“Namun, kita harus bijak menyaring informasi. Maka, kami ingatkan ke masyarakat sekalian, hati-hati dengan berita hoaks. Apalagi, sampai sebarkan berita hoaks tersebut. Karena hal ini, ada ancaman pidananya sesuai UU ITE dan. Dan hukumannya juga berat,” ucap Ipda Ilham.
Kepala Desa Jangan Salahgunakan Anggaran
Terakhir, Kanit Tipiter mengingatkan para Kepala Desa, agar menggunakan anggaran yang ada untuk keperluan dan kemaslahatan masyarakat. Jangan sampai, para Kepala Desa malah menyalahgunakan anggaran yang ada di Desa tersebut.
“Karena, hal ini termasuk perbuatan tindak pidana korupsi yang bisa berujung ke jeruji besi,” pungkas Ipda Ilham mengakhiri.
Komentar